Monday, October 17, 2011

Akar Konflik Etnis di Indonesia dan Upaya Pencegahannya


AKAR KONFLIK ETNIS DI INDOSESIA
 DAN UPAYA PENCEGAHANNYA


         Tidak satu  pun  manusia  yang  dapat hidup sendiri di dunia ini, satu dengan yang lainnya akan saling membutuhkan, memerlukan, melengkapi, dan memenuhi seputar kebutuhan hidupnya. Dengan adanya hal itulah mereka berkomunikasi sehingga terciptalah  interaksi dan tanggapan prilaku seseorang, akan adanya interaksi-interaksi tersebut, karena konflik itu  menurut Coser adalah perbedaan fokus dan pemahaman manusia.[1]

         Faktor-faktor yang menjadi akar timbulnya konflik harus diangkat dengan benar-benar  jelas  sampai  kepermukaan  publik, sebab dengan cara  ini  kita bisa mencari solusinya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka hal tersebut harus dilakukan agar diperoleh jalan terbaik untuk meyelesaikannya, yakni merubah akibat konflik menjadi sumber pengalaman dan ilmu, yang akhirnya bisa dijadikan bahan untuk memenejeralisasikan suatu konflik.

         Sebagaimana  telah disinggung di atas bahwa  konflik itu sebenarnya adalah hal yang wajar namun merupakan pemicu nomor satu akan terjadinya tindakan anarkis di negeri kita ini. Hal ini tidak lepas dari akibat sisi negatif adanya kebebasan penyiaran publik yakni pers. Pada umumnya media peliput informasi publik lebih tertarik dengan tindakan yang penuh sensasi, karena akan membuat media mereka banyak diminati publik, itulah mungkin satu sebab mereka kurang tertarik dengan fisualisasi dari awal dalam sebuah  kejadian  akibat konflik.Pendek kata, mereka lebih tertarik dengan akibat konflik dari pada mencegah akibat konflik itu sendiri.
            Memang berat perjalanan bangsa ini, di mana ibarat bayi ia baru mulai bisa berjalan,akan tetapi ia harus meghadapi jalan yang mendaki dan terjal. Bangsa ini baru saja lepas dari belenggu  kebisuan  dan  penipuan para tokoh negarawan, namun kenyataan pluralitas dan keberagaman penduduknya serta SDM-nya masih di bawah rata-rata yang diinginkan. Begitu pula arus globalisasi dan HAM international ikut mewarnai perjalanan ban


[1] Banon,Ian dan Barron, Patrick,(et  al), Social Developmen Notes:Conflic Prevention and rekons-
   truction,2004,The World Bank,paper no.2


Dengan pluralitas yang multi,jelas merupakan celah strategis bagi ahli politik untuk menyulutkan ber- akibat konflik yang jelas bagai jurang di mana-mana.SDM negeri ini bukan berarti tidak rela berjuang demi negaranya namun sayang justru makin banyak tamatan Universitas makin sedikit orang yang berjuang dengan ikhlas. Bagi mereka kebanyakan, kepentingan pribadi adalah nomor 1 dan 2, sedang kepentingan bangsa ini  adalah  kepentingan  nomor 4 dan seterusnya.Dilihat dari sudut pandang para pejabatnya saja, Indonesia penuh dengan konflik, dan amat rentan dengan timbulnya akibat konflik yang anarkis, sebab perbedaan sosial serta  cara pandang kehidupan pejabat, elit politik, kaum cendikiawan, ulama, dan rakyat sudah menunjukkan sinyalmen yang berlainan arah.

        Para ahli pemikir, sebagaimana  mereka  berbicara soal  pengertian ilmu-ilmu

yang lain, dalam mendefinisikan konflik saja mereka berbeda, Adapun beberapa pengertian konflik itu adalah sebagai berikut[1] :

1.      Menurut  Coser (1956)  konflik  adalah  prilaku  dan kondisi seseorang yang tengah dilakukannya dan juga perbedaan  fokus  dan  pemahaman  manusia.

2.      Boulding (1962) berpendapat, konflik adalah situasi persaingan dan ketidakselarasan yang sedang terjadi.

3.      Menurut Krisberg (1982) konflik adalah berbedanya  tujuan  masing- masing manusia (individu),kelompok,dan etnis dalam suatu negara dan bangsa.

4.      Rubin (1986)  berpendapat  konflik  adalah  ketidakselarasannya  kepentingan,seperti nilai dan kebutuhan serta tujuan dan tolok ukur.

         Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik adalah perbedaan tanggapan yang terjadi akibat interaksi manusia dalam mewujudkan/mengungkapkan keinginannya. Oleh karena itu menurut penulis, konflik itu wajar  dan  manusiawi  karena  bedanya  para ahli dalam berpendapat tentang konflik di atas, itu  juga sudah  merupakan sebuah  konflik yang terjadi.Namun apa akibat dari konflik itu akan negatif? Jelas, hal itu memerlukan  penyulut dan  pemobilitas tersendiri yang lepas dari bagian makna kata konflik tersebut.

         Semenjak lengsernya  penguasa orde baru dan  lahirnya era reformasi hingga

sekarang, puluhan kejadian kekerasan (anarkis)  kerap mewarnai  perjalanan bangsa ini.Sebab timbulnya dua hal di atas sudah jelas, yakni konflik yang terjadi dikalangan  para  tokoh  politik  dan  rakyat  Indonesia  dengan  aparatur pemerintahan saat itu. Penulis tidak akan membahas politik, oleh karena itu hanya menjadikan hal di atas sebagai  bukti  bahwa peristiwa tersebut lahir akibat adanya konflik.

         Beberapa peristiwa akibat konflik setelah lengsernya otoritas orde baru dan lahirnya era reformasi adalah  sebagai berikut :

             a. Krisis Aceh dengan adanya Gerakan Aceh merdeka (GAM).

             b. Krisis Ambon yang memicu perpecahan bangsa karena keyakinan.

             c. Krisis Poso di Sulawesi Tengah.

             d. Gerakan Papua Merdeka

             e. Peristiwa Dayak-Madura di Kalimantan Tengah.

             f. Peristiwa Ketapang di Jakarta.

             g. Peristiwa Bom Bali.

             h. Peristiwa seputar Jemaah Ahmadiyah.

             i. Peristiwa Monas di Jakarta.

             j. dan timbulnya lagi krisis Ambon saat ini.

          Sebenarnya masih banyak peristiwa lain yang terjadi akibat  konflik, seperti

adanya tindak anarkis antara karyawan dan perusahaan, warga masyarakat dan perusahaan, dan aksi preman yang hampir di setiap kota besar terjadi.

          Yang dimaksud akar konflik adalah benih sebab musabab yang dapat menimbulkan konflik. Menurut Reza A.A Wattimena  sebagaimana yang ia kutip dari Michael E.Brown bahwa menurut analisis Brown akar konflik etnis ada 3 level[2],yaitu :

1. Level Sistemik, yakni  lemahnya  otoriter negara  atau  pemerintahan secara

    nasional atau internasional.

2. Level Domestik, yaitu ketidakmampuan  pemerintah  untuk memberi semua

    yang menjadi keinginan masyarakatnya.

3.Level    persepsi,   yakni   latar   belakang   pandangan   sejarah,  yang  dapat

   melahirkan fundamentalis etnis.

         Donal Horowitz berpendapat bahwa  proses demokratisasi institusi pemerintahan  memiliki dampak besar bagi terjadinya konflik antar etnis.Bahkan dapat pula dikatakan  bahwa  proses  demokratisasi  secara  langsung  dapat  menciptakan suasana ketidakstabilan politis yang lebih besar.[3]

         Pendapat Donal tersebut, bila kita korelasikan apa yang terjadi  di  Indonesia

pada    awal reformasi di mana penuh dengan konflik horisontal dikarenakan proses

domokrasi langsung menurut pemahaman penulis barulah lahir saat itu,jadi sangatlah relevan.Masa transisi dari otoritas pemerintah pendahulu saat itu yang roboh seketika dan  para tokoh reformis berusaha  mewujudkan demokrasi yang sebenarnya,justru mengakibatkan konflik makin meluas hampir di setiap penjuru negara ini. Pergulatan  politik yang terasa memanas hampir mengundang dis-integrasi bangsa.

         Lebih lanjut Stewart berpendapat bahwa kesenjangan horisontal, yakni berbedanya  kesempatan  antar  kelompok dalam berpolitik,bernegara,kepemilikan aset-aset  ekonomi,  kesempatan  untuk  mendapatkan  pekerjaan  dan  pendapatan, serta aset sosial, memainkan peranan penting di mana dan kapan konflik kekerasan akan muncul.[4]

         Tidak sesuainya  SDM  yang  ada  di negara  kita dengan lapangan pekerjaan

merupakan PR  tersendiri  bagi pemerintah NKRI. Terbukti ratusan bahkan ribuan

lulusan perguruan tinggi dan universitas sulit  mendapatkan  pekerjaan, belum lagi

generasi yang  hanya  tamat Sekolah Menengah Atas  yang entah bagaimana nasib

nya.Maka tepatlah apa yang diungkapkan Stewart di atas.

         Penelitian Farshny di India menyimpulkan bahwa struktur sosial yang terbagi-bagi,di mana  partisipasi  dalam  bernegara tidaklah sama, juga merupakan akar konflik. India sebagaimana kita ketahui,jumlah penduduknya juga amat besar

seperti negara kita,dan secara sosial mungkin hampir mirip atau serupa.Jurang pemisah antara miskin dan kaya makin terasa dan tampak melebar. Mungkin  kita telah  sering  mendengar  istilah pinjaman ngijon dan  banyak  terjadi  di  daerah  pertanian dan perkebunan rakyat. Ngijo  adalah  meminjamkan  modal  kepada petani miskin di mana waktu pengembaliannya yaitu ketika panen dengan jumlah yang bisa mencapai 2 kali lipat dari jumlah pinjaman  sebenarnya. Hal itu terpaksa petani miskin lakukan karena keadaan,dan tidak mau repot meminjam di bank yang cara pencairannya dengan agunan sertifikat, yang mana mereka takut akan akibatnya  atau  boleh  jadi  mereka  hanya  menumpang  pada  lahan  milik  orang kaya. Sehingga fenomena itu makin melahirkan kotak-kotak sosial dalam masyarakat.Timbulah sosial masyarakat yang berprinsip lu-lu gue-gue seakan tiada rasa solidaritas di antara mereka,akhirnya segalanya di nilai uang.Maka hal ini jelas merupakan bibit konflik yang bisa meledak kapan saja.

         Collier berpendapat bahwa ketimbang keragaman etnis dominasi satu kelompok dapat menjadi peramal  resiko  konflik  yang lebih baik.Konflik lokal di Indonesia terjadi melewati batas yurisdiksi sehingga pengukuran pengelompokan kelompok atau segregasi dapat dihubungkan dengan konflik.[5]

         Dominasi jumlah ethnis  katakanlah  suku  tertentu atau agama tertentu yang

merasa jumlahnya  lebih  besar dibanding  kelompok lain sering berbuat yang mengakibatkan kelompok minoritas merasa tertindas, maka bila fenomena ini dibiarkan akan menimbulkan konflik di mana konflik itu bisa merangsek atau mendorong mereka ke arah keyakinan. Bila dasarnya kiyakinan maka hal itu di luar muatan hukum negara yang ada, sebab dasar  mereka  berbuat lebih cenderung ke arah keyakinan masing-masing yaitu kitab sucinya.

           Menurut  pengamat dalam  penelitiannya  faktor  penyebab konflik lokal di

Indonesia,[6]adalah :

1. Kemiskinan.

2. Kesenjangan sosial.

3. Ketidakpastian/goncangan pendapatan.

4. Pengangguran.

5. Ketidakadilan dalam pembangunan.

6. Dampak industrialisasi.

7. Ketidakjelasan hak atas tanah.

8. Kesenjangan ekonomi dan pengaturan sumber daya alam regional.

9. Kelompok,seperti agama dan etnis/dinamika sosial.

10.  Kelembagaan     dan    aparatur    negara,    serta   dalam   hal   ini   penulis

menambahkan  dua poin faktor akar konflik yakni :

-    Kesalahan informasi/Troble info/distorsi info.

-    Interfensi asing/external interferncy.

         Untuk poin 1 sampai dengan 10 mungkin tidak perlu dikupas lagi karena hal

itu sudah di singgung pada paragraf sebelumnya. Mengapa  saya masukkan 2 poin

dalam unsur di atas? Sebab sebagai manusia walau dengan alat secanggih dan kendaraan secepat  apapun  pasti suatu ketika akan melakukan kesalahan. Begitu pula pihak pers atau media pemberitaan lainnya.Biasnya informasi yang ada bahkan kesalahan yang terlanjur diekspos media jelas akan berdampak makin luasnya daerah konflik. dan semua ini terbukti dengan  adanya  beberapa kasus yang terjadi di negeri ini.Kasus Poso misalnya,awalnya konflik anarkis yang menimbulkan korban nyawa itu diberitakan agamalah yang menjadi pemicunya, ternyata setelah diadakan  penelitian  konflik  itu  berawal dari beberapa  pemuda  yang mabuk minum-minuman keras yang berselisih paham dengan beberapa  pemuda  yang sedang berada di Masjid.[7]

         Selanjutnya Interfensi dari luar. Tidak selamanya pendapat yang berasal dari

luar kelompok itu selamanya adalah ide yang  baik dengan fenomena yang ada yaitu konflik etnis yang ada.Terkadang ada pihak yang sengaja ingin memancing di air keruh,atau sengaja menjadi dalang melebarnya konflik itu sendiri.Kita tidak lupa dengan adanya konflik Timor-Timur,Gerakan Aceh Merdeka,dan Gerakan Papua.Ternyata dari berbagai kenyataan yang ada mereka didukung pihak luar negeri,dan ini tepat dan merupakan jurus jitu  pihak-pihak  yang  ingin  menguasai

negeri  tercinta  ini  baik  dalam hal politik maupun ekonomi. Indonesia yang kaya

akan sumber daya alam dan letaknya yang strategis jelas menjadi perhatian tersendiri dari pihak-pihak yang ingin mengambil alih kedaulatan negara maupun  perekonomian.Mungkin mereka  takut  Indonesia akan jadi pelopor ekonomi di Asia pada waktu mendatang.     

         Brown berpendapat untuk mencegah dampak konflik antar ethnis[8],  adalah :

1.      Dengan  sesegera  menarik  diri  sendiri  dari  konflik. Penanganan konflik harus sedini mungkin sebelum  masalah menjadi  semakin besar dan rumit.

2.      Lebih  dari  itu,  upaya  pencegahan  lebih   baik  daripada   menyelesaikan masalah yang terjadi.

3.      Pada level sistemik kekuatan faktor keamanan nasional  harus  benar-benar diperhatikan.

4.      Upaya lembaga agama dan  lembaga adat hendaknya mampu  menciptakan kesepakatan   bersama  kemudian  didelegasikan  di  dalam   hukum  yang memiliki kekuatan mengikat.

5.      Ada kesungguhan  sikap  hormat  menghormati  antar etnis dan  kelompok, baik dalam hal keyakinan,  persepsi  sejarah  dan  budaya, serta persamaan hak di bidang perekonomian lokal.

6.      Adanya persamaan pemberlakuan hukum/sangsi.

       Adapun pendapat dari pihak lain seperti yang telah diungkapkan ketua PBNU bahwa mereka menyerukan :

-       Masyarakat khususnya  umat beragama harus menolak  ajakan untuk berkonflik, karena  apapun  bentuk  sosial  yang terjadi akan merugikan masyarakat sendiri.[9]

Ajakan berkonflik adalah salah satu sebab makin melebarnya wilayah konflik tersebut, jadi dengan menolaknya jelas paling tidak mencegah menjalarnya konflik ke daerah lain.

         Menoleh pada pendapat yang lain yakni Sirajuddin zar pada komentarnya a-

kan konflik Indonesia-Malaysia dengan adanya penayangan tari Pendet oleh salah

satu Intertaiment di Malaysia yang  mengundang kemarahan rakyat Indonesia, sehingga ada isu sweeping warga negara Malaysia.Beliau mengatakan :

“Masyarakat Indonesia begitu mudah dihasut (........),Hal  itu  disebabkan ekonomi

bangsa yang tidak setabil. Ekonomi itu  kunci dari stabilitas suatu bangsa .Apabila

ekonomi tidak kuat,pemerintah mudah goyang,DPR goyang,dan masyarakat tidak

memiliki pegangan lagi,sehingga mudah terombang-ambing”[10]

         Ekonomi memang suatu pokok yang harus dijaga kestabilannya demi kokohnya NKRI. Sudah  banyak  contoh walau  negara besar dengan kecanggihan alat perang dan didukung alat pertahanan  negara yang terlatih, tak akan  mampu  mencegah dis-integrasi bangsanya bila ekonominya ambruk dan bangkrut seperti negara Uni Soviet beberapa tahun yang lalu.

         Azyumardi Azra menulis,bahwa tindakan radikalisasi kelompok garis keras seperti FPI,Laskar Jihad yang diisukan awal  reformasi  ada dua hal  yang menjadi pemicu tindakan tersebut, pertama, meningkatnya breakdown of law and order dan merosotnya law enforcement; dan kedua, adanya pernyataan pejabat  pemerintahan seperti yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid justru memperkeruh situasi konflik. Kemerosotan dalam penegakkan hukum karena  demoralisasi  aparat penegak hukum khususnya Polri yang bersamaan dengan semakin meluasnya penyakit sosial seperti narkoba, perampokan, pemalakan, dan tindakan kriminal lainnya, menjadi alasan penting timbulnya  tindakan  konflik yang radikal khususnya bagi  kelompok garis keras untuk menegakkan hukum dengan cara mereka sendiri atas nama umat.[11]

         Dari ungkapan sebagaimana yanga ditulis Azyumardi Azra tersebut dapat kita petik sebuah solusi, bahwa sikap dan kebijakan pemerintah yang arif dan penegakkan hukum yang nyata dan bisa dipercaya adalah salah satu upaya menghindari timbulnya konflik di negeri ini.

         Anggota DPR-RI Abdul Malik Huramain  memandang lemahnya kohesifitas

sosial adalah sebagai akar konflik.masyarakat saat ini rentan dan rawan berkonflik

hanya karena hal-hal kecil saja.Sulitnya akses ekonomi,eksklusifitas akses politik,

dan lemahnya kepercayaan publik terhadap para pemimpin sering membuat masya

rakat mengambil caranya sendiri dalam menyelesaikan masalah. Pemerintah harus

mengeratkan ikatan sosial di masyarakat,karena pengerahan  aparat  keamanan hanya penyelesaian jangka pendek dan tidak bisa menyelesaikan akar masalah.[12]

         Dalam kacamata resolusi konflik, bahwa konflik memiliki  tiga  sisi berbeda,

yaitu    : direct conflict atau peristiwa konflik/kerusuhan itu sendiri; negatif peace atau masa jeda; dan structural conflict. Konflict Structural ini yang sering terabaikan karena sangat kompleks meliputi konflik kekuasaan, ketidakadilan serta tidak meratanya kesejahteraan.Konflik itu sendiri mempunyai hukum abadi dimana ia tidak bisa dihilangkanatau diciptakan,tapi dialihkan dalam bentuk lain.[13]

         Dari uraian dua paragrap di atas tentunya bisa kita ambil  kesimpulan bahwa

bidang ekonomi,kebijakan serta kearifan pemerintah adalah solusi nyata agar konflik/kerusuhan  bisa  ditekan  seminimal  mungkin, karena tak mungkin konflik itu ditiadakan.

         Lebih lanjut Jhon Pleries berpendapat  bahwa kerusuhan terjadi karena sejak

awal tidak ada antisipasi oleh aparat keamanan kepada publik. Keadaan semakin memburuk  karena  publik  menyalurkan  kekecewaannya dengan membakar mobil,motor,dan rumah-rumah warga. Modus kerusuhan menjadi motif ekonomi dengan tindakan penjarahan.Pengerahan aparat keamanan dan militer  justru menambah keadaan seperti medan peperangan, mengingatkan publik dengan peristiwa sepuluh tahun yang silam.[14]

         Demikianlah, sebenarnya sudah banyak teori atau cara untuk dapat menekan

timbulnya konflik yakni  dengan cara mencari akarnya, namun dari sekian cara itu

tampaknya belum direalisasikan oleh  aparatur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara sungguh-sungguh. Sehingga  mengundang  opini bahwa ada rekayasa dibalik konflik yang ada.

         Pluralitas yang jelas atas bangsa ini hendaklah membuka cara berfikir dan bertindak aparatur negara dan politikus,dengan berbuat yang terbaik demi persatuan,kehamonisan sosial,dan masa depan bangsa.Jurang pemisah perbedaan sosial budaya, ekonomi, dan antara pejabat dengan rakyat harus dihilangkan agar  keperyaan publik bisa  timbul seiring  kearifan dan  kibijaksanaan  pemimpinnya. Lembaga yang ada  perlu dioptimalkan dalam partisipasinya  menciptakan kondisi  yang  harmonis  antar  kelompok  dan etnis bisa tercipta. Pada dasarnya pribadi bangsa ini sangat ramah dalam bergaul dengan bangsa lain apalagi dengan bangsanya sendiri.

         Pengaruh  globalisasi  yakni melegalkan minuman keras dan perjudian tanpa

perhitungan yang matang justru menjadi akar konflik yang nyata dari kalangan generasi muda bangsa Indonesia.dan anehnya justru pihak  yang seharusnya meluruskan hal itu sesuai UU yang berlaku malah mereka yang menjadi dalangnya.Tentu saja hal itu sebatas oknum,namun itulah yang terjadi di publik secara kasab mata.Para wakil rakyat sendiri terkadang tidak konsisten dengan hasil UU yang diciptakan,juga bertingkah layaknya seorang preman.Sehingga publik kehilangan figur dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air.

         Kebebasan pers harus diikuti dengan i’tikat demi  kemaslahatan rakyat, serta

arif bijaksana dalam meliput berita yang akan dipublikasikan. Jangan sampai mereka berjiwa bisnismen dalam setiap  penyiaran hasil liputannya.Yakni  mengutamakan sensasi dari pada akibat isi berita itu sendiri.Kebebasan pers  harus disertai budi pekerti luhur sehingga  bisa jadi figur yang baik bagi generasi muda penerus bangsa Indonesia.

         Akhirnya semoga penulisan ini bisa bermanfaat khususnya bagi kalangan generasi muda Indonesia dan umumnya bagi setiap jiwa yang ada di negeri tercinta ini. Tak lupa saran dan kritik dari semua pihak,terutama dari Bapak/Ibu dosen pengasuh  Mata  Kuliah  Sosiologi Agama Reguler khusus Fakultas Ushuludin dan pemikiran Islam IAIN Raden Fatah Palembang,amat penulis nantikan.







............oooOooo...........




Daftar Pustaka :



Azra, Azyumardi, Konflik Baru Antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme,

   dan Pluaritas, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002


Banon,   Ian,  (et al),   Social  Developmen  Notes:   Conflic  Prevention  and

         rekontruction,The World Bank,2004


A  Wattimena,   Reza  A,  Makalah,   Memahami  Seluk  Beluk  Antar  Etnis,

         Bersama  Michael  E. Brown,   Dosen   Filsafat   UNIKA  Widya   Mandala,

         Surabaya,2001


Santosa,  Teguh,   Dosen UIN  Syarif   Hidatullah,  http://dpd.go.id,  Jakarta,

         14 September 2011.

        
Banon, Ian  dan  Barron, Patrick, (et al),  Social Developmen Notes: Conflict

         Prevention and rekonstruction,2004,The World Bank,paper no.2.

               
Laporan Kronologi Peristiwa di Poso,  http://beritasatu.com dan

         http://Prapatria.or.id





……ooo0ooo…...



[1] ibid
[2] Ibid
[3] Horowitz.Donald, Ethnict group in conflict, Universitas California Pres, barkeley, 1985.
[4] Stewart,Frances, Horizontal Inequalities: Anegleted Dimension of Developmen,Queen Elizabet
   House, 2002,University of  Oxford,QEH Working no.81
[5] Collier,Paul, Ethnic diversity: An Economic Analisis, 2001, Economic Policy, pp.128-66.
[6] Banon,Ian dan Barron, Patrick,(et  al), Op cit. 
[7] Baca Laporan kronologis Peristiwa Poso,23 - 31 Desember 1998, http://propatria.or.id, dan
[8] A Wattimena,Reza A,Makalah,Memahami Seluk Beluk Antar Etnis Bersa Michael E.Brown,
   Dosen Filsafat UNIKA widya Mandala,Surabaya,2001
[9] Ketua PBNU,pada http://nu.or.id, September 2011
[10] Zar Sirajuddin,Editor Burhani,Ruslan.Indonesia harus telusuri akar konflik,Antara News,
     Padang 2009 atau pada http://antaranews.com,Padang,11 september 2009
[11] Azra,Azyumardi,Konflik Baru Antar Peradaban Globalisasi Radikalisme dan Pluralitas,Jakarta,
    Raja Grafindo Persada,2002,hal.229-230
[12] Komisi II DPR-RI, http://dpd.go.id,Jakarta, September 2011.
[13] Santosa,Teguh,Dosen UIN Syarif Hidatullah,http://dpd.go.id,Jakarta,14 September 2011.
[14] Tokoh masyarakat Maluku dan juga anggota DPR-RI,ibid

No comments: