Sunday, September 12, 2010

Pemindahan Ibukota

JAKARTA - Pemindahan ibukota harus dilakukan melalui kajian yang cermat. Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga perlu berhati-hati dengan tidak sesegera mungkin mengajak pihak swasta dalam pemindahan ibu kota ini.


Hal ini disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Andrinof A Chaniago, yang juga Koordinator Tim Visi Indonesia 2033 dalam pesan singkatnya, di Jakarta, Sabtu (11/9/2010).

"Sebaiknya Presiden SBY jangan terburu-buru bicara soal keterlibatan pihak swasta. Pembangunan ibukota itu justeru harus dibangun dengan paradigma baru yang mengindari pendiktean oleh selera investor," katanya.

Meski demikian, dalam setiap kesempatan Presiden Yudhoyono kerap memberikan harapan kepada pihak swasta untuk pemindahan ibu kota ini. "Patut disayangkan, presiden terlalu memberi harapan kepada swasta," ketusnya.

Seharusnya, menurut Andrinof, pemerintah menyadari bahwa masalah kemacetan, banjir, minimnya rumah susun untuk kalangan menengah bawah dan penyimpangan tata ruang yang terjadi di Jakarta adalah karena dominannya para pebisnis dalam pembangunan kota.

"Keterlibatan swasta sebagai kontraktor kegiatan konstruksi tentu wajar. Tetapi, peran swasta sebagai pengembang dan penguasa tanah harus dihindari," jelasnya.

Oleh karena itu, menurut Andrinof, pihak swasta tidak perlu ditempatkan dalam posisi sejajar dengan pemerintah, baik dalam perencanaan, pendanaan, maupun pengembangan ibukota baru.

"Dalam pembangunan ibukota baru ini harus ada misi yang tegas untuk tidak mengulang munculnya model pembangunan kota Jakarta dan Bandung," tutupnya.
(Referency : msn news)

No comments: